Profil Dosen
Nama
Dr. Hengki Andora, SH. LL.M
Jenis Kelamin
Laki-Laki
Status
PNS
Jabatan
Lektor
Unit
Ilmu Hukum
Fakultas
FAKULTAS HUKUM
Pangkat/Gol
III/d - Penata Tingkat I
Pendidikan Terakhir
S1
Pendidikan
#JenjangNamaJurusanTahun Lulus
1SD / SederajatSDN 20 Payakumbuh0000
2SMP / SederajatSMP 1 Payakumbuh0000
3SMU / SederajatSMA 2 Payakumbuh0000
4S1Universitas AndalasHukum0000
5S2UNIVERSITAS GADJAH MADAIlmu Hukum2008
Penelitian
#JudulTahunJenis/Hasil Karya Ilmiah~
1Penguatan Fungsi Pengawasan Pemerintah Kota/kabupaten Dalam Penggunaan E-money Brizzi Sebagai Alat Bayar Retribusi Di Sumatera Barat2022Sosial Humaniora
2Kedudukan Hukum Bank Nagari Sebagai Badan Usaha Milik Daerah Pasca Berlakunya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah2020Sosial Humaniora
3Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum2019Humaniora
4Implikasi Putusun Mahkamah Konstitusi Terhadap Penguatan Hak Masyarakat Adat Atar Tanah Dan Sumber Daya Alam2019Law, Justice, And Law Enforcement
5Pengawasan Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.137/puu-xiii/2015 Dan Putusan No.56/puu-xiv/20162019Law, Justice, And Law Enforcement
6Implikasi Disharmonisasi Antara Rezim Uupa Dan Rezim Uu Perbendaharaan Negara Terhadap Penguasaan Dan Pengelolaan Tanah Pemerintah2018Law, Justice, And Law Enforcement
7Implikasi Disharmonisasi Antara Rezim Uupa Dan Rezim Uu Perbendaharaan Negara Terhadap Penguasaan Dan Pengelolaan Tanah Pemerintah2018Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (kecil)
8Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Sumatera Barat2014Sosial Dan Humaniora
9Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Sumatera Barat2013Sosial Dan Humaniora
Pengabdian
#JudulTahunJenis Pengabdian
1Pelatihan Penyusunan Dan Pembentukan Peraturan Nagari2022PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT
2Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Nagari Membangun Di Nagari Andaleh Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota2022PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU NAGARI MEMBANGUN YANG DIBANTU OLEH MAHASISWA
Buku
#JudulTahunISBNPenerbit
1Penguasaan Dan Pengelolaan Tanah Pemerintah: Konsep Dan Dialektika Dalam Sistem Hukum Indonesia20219786233722599PT RajaGrafindo Persada
Publikasi Scopus
#JudulNama JurnalVolumeHalamanTanggal Publikasi
No results found.
Publikasi WoS
#JudulNama JurnalHalamanTahunDikutip
No results found.
Publikasi GS
#JudulNama JurnalDikutip
1Penertiban Penguasaan Tanah Untuk Kepentingan Yayasan Di Kota BukittinggiAndalas Notary Journal 1 (1), 1-13, 20240
2Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Sebagai Tanah Milik Komunal Di Kecamatan Iv Jurai Kabupaten Pesisir SelatanAndalas Notary Journal 1 (1), 89-104, 20240
3Kewenangan Partai Politik Dalam Mengusulkan Pemberhentian Dan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (studi Kasus Pemberhentian Nofrizon Sebagai Anggota …Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development 6 (4 …, 20240
4Pengawasan Perdagangan Ilegal Terhadap Trenggiling Oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera BaratUNES Law Review 6 (3), 9148-9171, 20240
5Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik Di Kota PadangUnes Journal of Swara Justisia 7 (2), 585-599, 20232
6Penganggaran Dana Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.Journal of Syntax Literate 8 (1), 20230
7Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Milik Dalam Kawasan Hutan Lindung Di Kabupaten AgamUnes Journal of Swara Justisia 7 (2), 648-658, 20230
8Alasan Sebagian Pejabat Pemerintah Daerah Tidak Menindaklanjuti Rekomendasil Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera BaratUnes Journal of Swara Justisia 7 (2), 393-401, 20230
9Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah Oleh Majelis Pembina Dan Pengawas Ppat Daerah Di Kabupaten AgamUNES Law Review 5 (4), 4346-4360, 20230
10Kedudukan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Dalam KepailitanUnes Journal of Swara Justisia 7 (2), 497-513, 20232
11Position Of Dispute Board In Construction Dispute Resolution In IndonesiaInternational Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 10 …, 20230
12Penguasaan Tanah Sebagai Barang Milik Daerah Oleh Pemerintah Kota PadangUNES Law Review 6 (1), 1419-1432, 20230
13Pengenaan Pajak Penghasilan Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Pewarisan Di Kota BukittinggiUNES Law Review 6 (1), 1400-1410, 20230
14Pendaftaran Tanah Jalan Umum Sebagai Aset Publik Di Kota PariamanUNES Law Review 6 (1), 1862-1878, 20230
15Pendaftaran Peralihan Tanah Milik Kaum Yang Sudah Terdaftar Atas Nama Mamak Kepala Waris Di Kota PadangUNES Law Review 6 (1), 1646-1658, 20230
16Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (corporate Social Responsibility) Oleh Pt. Transco Energi Utama Di Kabupaten Pesisir SelatanUNES Law Review 6 (1), 1680-1694, 20230
17Kekuatan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Perumahan Yang Tidak Terlaksana Sebagaimana MestinyaUnes Law Review 6 (1), 1760-1771, 20233
18Kepastian Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Terhadap Tanah Yang Belum Turun Waris Di Kota PadangUNES Law Review 6 (1), 2207-2218, 20231
19Kepatuhan Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Yang Telah Berkekuatan Hukum TetapUNES Law Review 6 (1), 1129-1135, 20231
20Pengangkatan Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Aktif Menjadi Penjabat Kepala DaerahUNES Law Review 6 (1), 1136-1149, 20230
21Fungsi Pengawasan Dprd Kabupaten Pasaman Barat Terhadap Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa KeuanganRanah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development 6 (1 …, 20230
22Lease Agreement For Land And/or Building On Land Assets Of Pekanbaru CityInternational Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 9 (1 …, 20221
23Peningkatan Kapasitas Legal Drafting Pemerintahan Melalui Penyusunan Peraturan Nagari Di Sumaniak Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah DatarBULETIN ILMIAH NAGARI MEMBANGUN 5 (2), 118-126, 20220
24Community Participation In The Preparation Of Local Government Work Plans In Tanjung Jabung Barat RegencyInternational Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 9 (8 …, 20220
25Standing Of Mortgage Rights On Cultivation Rights That Have Been Determined As Deflanded Land In Solok DistrictInternational Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 8 (4 …, 20210
26Penguasaan Dan Pengelolaan Tanah Pemerintah: Konsep Dan Dialektika Dalam Sistem Hukum IndonesiaRajawali Pers, 20213
27Penguasaan Dan Pengelolaan Tanah Pemerintah (konsep Dan Dialektika Dalam Sistem Hukum Indonesia)Rajawali Press–Depok/2021, 20213
28Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Para Pihak Meninggal Dunia Di Kabupaten Pesisir SelatanSoumatera Law Review 3 (1), 1-17, 20202
29Settlement Of Land Pawn Disputes Through Courts In West SumatraInternational Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 7 (4 …, 20206
30Deposit Of Compensation In Land Acquisition For The Construction Of The Padang-pekanbaru Toll Road In Public InterestInternational Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 7 (8 …, 20201
31Penguasaan Dan Pengelolaan Tanah Oleh Instansi Pemerintah (interaksi Hukum Pertanahan Dan Hukum Keuangan Negara Dalam Sistem Hukum Indonesia)Universitas Gadjah Mada, 20191
32Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Sumatera BaratJurnal Ilmu Hukum 4 (1), 40-75, 20189
33Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan UmumMasalah-Masalah Hukum 45 (2), 107-114, 201614
34Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara Masyarakat Dengan Investor[102] JURNAL ILMU HUKUM: UNIVIVERSITAS RIAU 4 (1)0
35Pola Hubungan Hukum Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat Di Sumatera BaratMimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 26 (3), 366-381, 201426
36Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Sumatera Barat (sengketa Antara Masyarakat Dengan Investor)Jurnal Ilmu Hukum Riau 4 (1), 9086, 20141
37Desa Sebagai Unit Pemerintahan Terendah Di Kota PariamanJurnal Ilmu Hukum Riau 1 (02), 9068, 201111
38Pendaftaran Tanah Ulayat (tinjauan Yuridis Atas Berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya)[12] RISALAH HUKUM: JURNAL HUKUM 6 (1)0
39Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Sumatera Barat (sengketa Antara Masyarakat Dengan Investor)Jurnal Ilmu Hukum 5 (1), 11-28, 201031
40Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Nagari Dalam Mengatur Pemanfaatan Sumber Daya Air:: Studi Kasus Di Nagari Sungai Kamuyang Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera BaratUniversitas Gadjah Mada, 20080
41Pembatalan Sertipikat Hak Milik Tanah Kaum Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pada Kantor Pertanahan Kota SolokUNES Law Review 6 (4), 12440-12452, 20240
42Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Yang Salah Satu Pihaknya Meninggal Dunia (studi Kasus Akta Jual Beli Nomor 17 Tahun 2019)UNES Law Review 6 (4), 12511-12525, 20240
43Pelatihan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dan Teknik Perundingan Di Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir-0
Paten/HKI
#KategoriJudulPemegang Hak PatenTanggal PublikasiNomor Publikasi
1Hak CiptaPenguasaan Dan Pengelolaan Tanah Pemerintah: Konsep Dan Dialaktika Dalam Sistem Hukum IndonesiaLPPM Universitas Andalas2022-05-25000347326
Riwayat Mengajar
#SemesterMatakuliahKelasSKSFakultasProgram Studi
1Genap 2023Pengurusan Hak Atas TanahMKN Reguler Ganjil 2023 Semester II2HUKUMKenotariatan
2Genap 2023Manajemen Publik dan Tata Kelola Pemerintah Daerah2(S3PDSK)3ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIKSTUDI KEBIJAKAN
3Genap 2023Hukum Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya AlamMIH HTN/HAN Mandiri Genap 20222HUKUMIlmu Hukum
4Genap 2023Hukum AgrariaMKN Reguler Genap 2023 Semester I2HUKUMKenotariatan
5Genap 2023HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.7 (S78)2HUKUMHukum
6Genap 2023HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.12 (S78)2HUKUMHukum
7Genap 2023HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.2 (S78)3HUKUMHukum
8Genap 2023HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA2.1 (S7)2HUKUMHukum
9Genap 2023Demokrasi Lokal dan Inovasi KebijakanS3(PDSK)3ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIKSTUDI KEBIJAKAN
10Ganjil 2023Pengurusan Hak Atas TanahMKn Reguler B Genap 20222HUKUMKenotariatan
11Ganjil 2023Pengurusan Hak Atas TanahMKn Reguler A Genap 20222HUKUMKenotariatan
12Ganjil 2023PRAKTIK PERADILAN TATA USAHA NEGARA3.92HUKUMHukum
13Ganjil 2023PRAKTIK PERADILAN TATA USAHA NEGARA3.102HUKUMHukum
14Ganjil 2023Hukum Pengelolaan Aset PublikMIH HTN/HAN Mandiri Ganjil 20222HUKUMIlmu Hukum
15Ganjil 2023Hukum AgrariaMKn Reguler Ganjil 20232HUKUMKenotariatan
16Ganjil 2023HUKUM PENGADAAN TANAH3.2 (W8) (B.ING)2HUKUMHukum
17Ganjil 2023HUKUM AGRARIA2.14 (S8)2HUKUMHukum
18Ganjil 2023HUKUM AGRARIA2.12 (S8)2HUKUMHukum
19Genap 2022Pengurusan Hak Atas TanahMKn Reguler Ganjil 20222HUKUMKenotariatan
20Genap 2022Hukum Pemerintahan NagariMIH HTN/HAN Genap 20212HUKUMIlmu Hukum
21Genap 2022Hukum Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya AlamMIH HTN/HAN Ganjil 20222HUKUMIlmu Hukum
22Genap 2022Hukum AgrariaMKn Reguler B Genap 20222HUKUMKenotariatan
23Genap 2022HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.6 (S78)2HUKUMHukum
24Genap 2022HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.1 (S78)2HUKUMHukum
25Genap 2022HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.3 (S78)3HUKUMHukum
26Genap 2022HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA2.6 (S7)2HUKUMHukum
27Ganjil 2022Pengurusan Hak Atas TanahMKN Reguler Genap 20212HUKUMKenotariatan
28Ganjil 2022PRAKTIK PERADILAN TATA USAHA NEGARA3.122HUKUMHukum
29Ganjil 2022PRAKTIK PERADILAN TATA USAHA NEGARA3.102HUKUMHukum
30Ganjil 2022Hukum Pengelolaan Aset PublikMIH Reguler HTN/HAN 20212HUKUMIlmu Hukum
31Ganjil 2022Hukum Pemerintahan NagariMIH Mandiri HTN/HAN 20212HUKUMIlmu Hukum
32Ganjil 2022Hukum AgrariaMKn Reguler Ganjil 20222HUKUMKenotariatan
33Ganjil 2022HUKUM PENGADAAN TANAH4.2(W8)2HUKUMHukum
34Ganjil 2022HUKUM AGRARIA2.12 (S8)2HUKUMHukum
35Ganjil 2022HUKUM AGRARIA2.10 (S8)2HUKUMHukum
36Genap 2021Pengurusan Hak Atas TanahMKn Reg 20212HUKUMKenotariatan
37Genap 2021Hukum Pemerintahan NagariMIH HTN/HAN Pilihan Reg Genap 20202HUKUMIlmu Hukum
38Genap 2021Hukum Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya AlamMIH HTN/HAN Mandiri 20212HUKUMIlmu Hukum
39Genap 2021Hukum AgrariaMKn Reg Genap 20212HUKUMKenotariatan
40Genap 2021HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.8 (S78)2HUKUMHukum
41Genap 2021HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.11 (S78)2HUKUMHukum
42Genap 2021HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.12 (S78)3HUKUMHukum
43Genap 2021HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA2.9 (S7)2HUKUMHukum
44Genap 2021Arbitase dan Alternatif Penyelesaian SengketaKerjasama PUPR3HUKUMIlmu Hukum
45Ganjil 2021Pengurusan Hak Atas TanahMKN Genap Reg 20202HUKUMKenotariatan
46Ganjil 2021PRAKTIK PERADILAN TATA USAHA NEGARA3.92HUKUMHukum
47Ganjil 2021Hukum Pemerintahan NagariHTN/HAN MIH 20202HUKUMIlmu Hukum
48Ganjil 2021Hukum Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya AlamHTN/HAN Reg Genap 20202HUKUMIlmu Hukum
49Ganjil 2021Hukum AgrariaMKn Reg Genap 20212HUKUMKenotariatan
50Ganjil 2021Hukum AgrariaHA MKn Reg 20212HUKUMKenotariatan
51Ganjil 2021HUKUM SUMBERDAYA AIR4.1 (W8)2HUKUMHukum
52Ganjil 2021HUKUM PENGADAAN TANAH4.2 (W8)2HUKUMHukum
53Ganjil 2021HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH4.3 (W7)2HUKUMHukum
54Ganjil 2021HUKUM AGRARIA2.14 (S8)2HUKUMHukum
55Ganjil 2021HUKUM AGRARIA2.11 (S8)2HUKUMHukum
56Genap 2020Pengurusan Hak Atas TanahMKn Reguler 20202HUKUMKenotariatan
57Genap 2020Hukum AgrariaMKN Reguler Genap 20202HUKUMKenotariatan
58Genap 2020HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.8 (S78)2HUKUMHukum
59Genap 2020HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.11 (S78)2HUKUMHukum
60Genap 2020HUKUM LINGKUNGAN2.13 (S8)2HUKUMHukum
61Genap 2020HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.13 (S78)3HUKUMHukum
62Genap 2020HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA2.9 (S7)2HUKUMHukum
63Ganjil 2020PRAKTIK PERADILAN TATA USAHA NEGARA3.102HUKUMHukum
64Ganjil 2020Hukum Pengelolaan Aset PublikMIH HTN 20192HUKUMIlmu Hukum
65Ganjil 2020Hukum Pemerintahan NagariMIH HTN Pilihan 20192HUKUMIlmu Hukum
66Ganjil 2020Hukum AgrariaHA Reguler 20202HUKUMKenotariatan
67Ganjil 2020HUKUM SUMBERDAYA AIR4.1 (W8)2HUKUMHukum
68Ganjil 2020HUKUM PENGADAAN TANAH4.2 (W8)2HUKUMHukum
69Ganjil 2020HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH4.3 (W7)2HUKUMHukum
70Ganjil 2020HUKUM AGRARIA2.14 (S1378)2HUKUMHukum
71Ganjil 2020HUKUM AGRARIA2.11 (S1378)2HUKUMHukum
72Genap 2019Pengurusan Hak Atas TanahMKn Reg 20192HUKUMKenotariatan
73Genap 2019Hukum Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya AlamHTN 20192HUKUMIlmu Hukum
74Genap 2019HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.8 (S78)2HUKUMHukum
75Genap 2019HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.11 (S78)2HUKUMHukum
76Genap 2019HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.13 (S78)3HUKUMHukum
77Genap 2019HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.11 (S78)3HUKUMHukum
78Genap 2019HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA2.9 (S7)2HUKUMHukum
79Ganjil 2019PRAKTIK PERADILAN TATA USAHA NEGARA3.102HUKUMHukum
80Ganjil 2019Hukum Pemerintahan NagariHTN Pilihan 20182HUKUMIlmu Hukum
81Ganjil 2019Hukum AgrariaHA MKN Reguler 20192HUKUMKenotariatan
82Ganjil 2019HUKUM TATA RUANG4.3 (W78)2HUKUMHukum
83Ganjil 2019HUKUM PENGADAAN TANAH4.1 (W8)2HUKUMHukum
84Ganjil 2019HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH4.3 (W7)2HUKUMHukum
85Ganjil 2019HUKUM AGRARIA2.14 (S1378)2HUKUMHukum
86Ganjil 2019HUKUM AGRARIA2.11 (S1378)2HUKUMHukum
87Ganjil 2019ETIKA PROFESI HUKUM4.52HUKUMHukum
88Ganjil 2019ADR (Alternative Dispute Resolution)Kerjasama Kejaksaan RI2HUKUMIlmu Hukum
89Genap 2018Pengurusan Hak Atas TanahMKN Mandiri A2HUKUMKenotariatan
90Genap 2018HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.9 (S78)2HUKUMHukum
91Genap 2018HUKUM LINGKUNGAN2.3 (S8)2HUKUMHukum
92Genap 2018HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.11 (S78)3HUKUMHukum
93Genap 2018HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA2.9 (S7)2HUKUMHukum
94Genap 2018HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA2.4 (S7)2HUKUMHukum
95Ganjil 2016HUKUM SUMBER DAYA AIR4.1 (W9)2HUKUMHukum
96Genap 2014HUKUM TATA RUANG3.1RM (W8)2HUKUMHukum
97Genap 2014HUKUM TATA RUANG3.1(W8)2HUKUMHukum
98Ganjil 2014Hukum AgrariaMandiri A2HUKUMKenotariatan
99Ganjil 2014HUKUM TATA RUANG3.1RM (W89)2HUKUMHukum
100Ganjil 2014HUKUM TATA RUANG3.1 (W8)2HUKUMHukum
101Genap 2013PRAKTEK PERADILAN TUN3.5RM2HUKUMHukum
102Genap 2013PRAKTEK PERADILAN TUN3.52HUKUMHukum
103Genap 2013PRAKTEK PERADILAN TUN3.1RM2HUKUMHukum
104Genap 2013PRAKTEK PERADILAN TUN3.12HUKUMHukum
105Genap 2013HUKUM TATA RUANG3.1RM (W8)2HUKUMHukum
106Genap 2013HUKUM TATA RUANG3.1 (W8)2HUKUMHukum
107Genap 2013HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.5RM (S68)2HUKUMHukum
108Genap 2013HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.5(S68)2HUKUMHukum
109Genap 2013HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.1RM (S68)2HUKUMHukum
110Genap 2013HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.1(S68)2HUKUMHukum
111Genap 2013HUKUM AGRARIA1.82HUKUMHukum
112Genap 2013HUKUM AGRARIA1.42HUKUMHukum
113Genap 2013HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.4(S8)3HUKUMHukum
114Genap 2013HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA2.3RM2HUKUMHukum
115Genap 2013HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA2.32HUKUMHukum
116Ganjil 2013Hukum AgrariaMANDIRI2PascasarjanaMagister Kenotariatan
117Ganjil 2013HUKUM PENGADAAN TANAH4.0RM (P8)2HUKUMHukum
118Ganjil 2013HUKUM PENGADAAN TANAH4.0(P8)2HUKUMHukum
119Ganjil 2013HUKUM PEMERINTAHAN NAGARI4.2RM (P8)2HUKUMHukum
120Ganjil 2013HUKUM PEMERINTAHAN NAGARI4.2(P8)2HUKUMHukum
121Ganjil 2013HUKUM LINGKUNGAN2.2RM (S9)2HUKUMHukum
122Ganjil 2013HUKUM LINGKUNGAN2.2(S9)2HUKUMHukum
123Ganjil 2013ETIKA PROFESI HUKUM4.8RM2HUKUMHukum
124Ganjil 2013ETIKA PROFESI HUKUM4.82HUKUMHukum
125Genap 2012Pengurusan Hak Atas TanahMANDIRI-A2PascasarjanaMagister Kenotariatan
126Genap 2012PRAKTEK PERADILAN TUN3.1RM2HUKUMHukum
127Genap 2012PRAKTEK PERADILAN TUN3.12HUKUMHukum
128Genap 2012HUKUM TATA RUANG3.1RM (W8)2HUKUMHukum
129Genap 2012HUKUM TATA RUANG3.1 (W8)2HUKUMHukum
130Genap 2012HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.5RM (S68)2HUKUMHukum
131Genap 2012HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.5 (S68)2HUKUMHukum
132Genap 2012HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.1RM (S68)2HUKUMHukum
133Genap 2012HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.1 (S68)2HUKUMHukum
134Genap 2012HUKUM LINGKUNGAN2.2RM (S8)2HUKUMHukum
135Genap 2012HUKUM LINGKUNGAN2.2 (S8)2HUKUMHukum
136Genap 2012HUKUM AGRARIA1.8RM (S138)2HUKUMHukum
137Genap 2012HUKUM AGRARIA1.8(S138)2HUKUMHukum
138Genap 2012HUKUM AGRARIA1.4RM (S138)2HUKUMHukum
139Genap 2012HUKUM AGRARIA1.4(S138)2HUKUMHukum
140Genap 2012HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.4RM (S8)3HUKUMHukum
141Genap 2012HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.4 (S8)3HUKUMHukum
142Genap 2012HUKUM ACARA PTUN2.3RM2HUKUMHukum
143Genap 2012HUKUM ACARA PTUN2.32HUKUMHukum
144Ganjil 2012HUKUM PENGADAAN TANAH4.0RM(P8)2HUKUMHukum
145Ganjil 2012HUKUM PENGADAAN TANAH4.0(P8)2HUKUMHukum
146Ganjil 2012HUKUM PEMERINTAHAN NAGARI4.2(P8)2HUKUMHukum
147Ganjil 2012HUKUM PEMERINTAHAN NAGARI4.0RM(P8)2HUKUMHukum
148Ganjil 2012HUKUM AGRARIAUlang Agraria2HUKUMHukum
149Ganjil 2012HUKUM AGRARIA2.8RM(S138)2HUKUMHukum
150Ganjil 2012HUKUM AGRARIA2.8(S138)2HUKUMHukum
151Ganjil 2012HUKUM AGRARIA2.4RM(S138)2HUKUMHukum
152Ganjil 2012HUKUM AGRARIA2.4(S138)2HUKUMHukum
153Genap 2011PRAKTEK PERADILAN TUN3.1RM2HUKUMHukum
154Genap 2011PRAKTEK PERADILAN TUN3.12HUKUMHukum
155Genap 2011HUKUM TATA RUANG3.0RM (W8)2HUKUMHukum
156Genap 2011HUKUM TATA RUANG3.0 (W8)2HUKUMHukum
157Genap 2011HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.5RM (S68)2HUKUMHukum
158Genap 2011HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.5 (S68)2HUKUMHukum
159Genap 2011HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.1RM (S68)2HUKUMHukum
160Genap 2011HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.1 (S68)2HUKUMHukum
161Genap 2011HUKUM LINGKUNGAN2.2RM (S8)2HUKUMHukum
162Genap 2011HUKUM LINGKUNGAN2.2 (S8)2HUKUMHukum
163Genap 2011HUKUM ADMINISTRASI NEGARAUlang P.Sila3HUKUMHukum
164Genap 2011HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.4RM (S8)3HUKUMHukum
165Genap 2011HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.4 (S8)3HUKUMHukum
166Genap 2011HUKUM ACARA PTUN2.7RM2HUKUMHukum
167Genap 2011HUKUM ACARA PTUN2.72HUKUMHukum
168Genap 2011HUKUM ACARA PTUN2.3RM2HUKUMHukum
169Genap 2011HUKUM ACARA PTUN2.32HUKUMHukum
170Ganjil 2011HUKUM PENGADAAN TANAH4.0RM(P8)2HUKUMHukum
171Ganjil 2011HUKUM PENGADAAN TANAH4.0(P8)2HUKUMHukum
172Ganjil 2011HUKUM PEMERINTAHAN NAGARI4.1(P8)2HUKUMHukum
173Ganjil 2011HUKUM PEMERINTAHAN NAGARI4.0RM(P8)2HUKUMHukum
174Ganjil 2011HUKUM AGRARIA2.8RM(S138)2HUKUMHukum
175Ganjil 2011HUKUM AGRARIA2.8(S138)2HUKUMHukum
176Ganjil 2011HUKUM AGRARIA2.4RM(S138)2HUKUMHukum
177Ganjil 2011HUKUM AGRARIA2.4(S138)2HUKUMHukum
178Genap 2010PRAKTEK PERADILAN TUN3.1 RM2HUKUMHukum
179Genap 2010PRAKTEK PERADILAN TUN3.12HUKUMHukum
180Genap 2010HUKUM TATA RUANG3.0 RM (WPK8)2HUKUMHukum
181Genap 2010HUKUM TATA RUANG3.0 (WPK8)2HUKUMHukum
182Genap 2010HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.2 RM (S68)2HUKUMHukum
183Genap 2010HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.1 (S68)2HUKUMHukum
184Genap 2010HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.8 RM (S8)3HUKUMHukum
185Genap 2010HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.8 (S8)3HUKUMHukum
186Genap 2010HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.4 RM(S8)3HUKUMHukum
187Genap 2010HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.4 (S8)3HUKUMHukum
188Genap 2010HUKUM ACARA PTUN2.3 RM2HUKUMHukum
189Genap 2010HUKUM ACARA PTUN2.32HUKUMHukum
190Ganjil 2010HUKUM PENGADAAN TANAH4.0 RM (PHAN)2HUKUMHukum
191Ganjil 2010HUKUM PENGADAAN TANAH4.0 (PHAN)2HUKUMHukum
192Ganjil 2010HUKUM PEMERINTAHAN NAGARI4.1 (PHAN)2HUKUMHukum
193Ganjil 2010HUKUM PEMERINTAHAN NAGARI4.0 RM2HUKUMHukum
194Ganjil 2010HUKUM AGRARIA2.4RM2HUKUMHukum
195Ganjil 2010HUKUM AGRARIA2.42HUKUMHukum
196Genap 2009PRAKTEK PERADILAN TUN3.1 RM2HUKUMHukum
197Genap 2009PRAKTEK PERADILAN TUN3.12HUKUMHukum
198Genap 2009HUKUM PEMERINTAHAN DI DAERAH2.2L RM2HUKUMHukum
199Genap 2009HUKUM PEMERINTAHAN DI DAERAH2.1L2HUKUMHukum
200Genap 2009HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.2 RM2HUKUMHukum
201Genap 2009HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.12HUKUMHukum
202Genap 2009HUKUM LINGKUNGAN2.1L RM2HUKUMHukum
203Genap 2009HUKUM LINGKUNGAN2.1L2HUKUMHukum
204Genap 2009HUKUM LINGKUNGAN2.1 RM2HUKUMHukum
205Genap 2009HUKUM LINGKUNGAN2.12HUKUMHukum
206Genap 2009HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.4L3HUKUMHukum
207Genap 2009HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.43HUKUMHukum
208Genap 2009HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.1L RM3HUKUMHukum
209Genap 2009HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.1 RM3HUKUMHukum
210Genap 2009HUKUM ACARA PTUN2.3L2HUKUMHukum
211Genap 2009HUKUM ACARA PTUN2.32HUKUMHukum
212Genap 2009HUKUM ACARA PTUN2.2L RM2HUKUMHukum
213Genap 2009HUKUM ACARA PTUN2.2 RM2HUKUMHukum
214Genap 2009DIKLAT KEMAHIRAN PTUN3.1L RM2HUKUMHukum
215Genap 2009DIKLAT KEMAHIRAN PTUN3.1L2HUKUMHukum
216Ganjil 2009HUKUM PENGADAAN TANAH4.0L2HUKUMHukum
217Ganjil 2009HUKUM PENGADAAN TANAH4.02HUKUMHukum
218Ganjil 2009HUKUM PEMERINTAHAN NAGARI & KELURAHAN4.2L2HUKUMHukum
219Ganjil 2009HUKUM PEMERINTAHAN NAGARI & KELURAHAN4.1L2HUKUMHukum
220Ganjil 2009HUKUM PEMERINTAHAN NAGARI4.22HUKUMHukum
221Ganjil 2009HUKUM PEMERINTAHAN NAGARI4.12HUKUMHukum
222Ganjil 2009HUKUM AGRARIA2.3L2HUKUMHukum
223Ganjil 2009HUKUM AGRARIA2.3L2HUKUMHukum
224Ganjil 2009HUKUM AGRARIA2.32HUKUMHukum
225Ganjil 2009HUKUM AGRARIA2.32HUKUMHukum
226Ganjil 2006HUKUM ADMINISTRASI NEGARAHKA3123HUKUMHukum
227Genap 2005HUKUM ANTAR WEWENANG PUBLIKHKA6422HUKUMHukum
228Ganjil 2005HUKUM PEMERINTAHAN DI DAERAHHKA5232HUKUMHukum
229Ganjil 2005HUKUM ADMINISTRASI NEGARAHKA3123HUKUMHukum